Masyarakat yang ditemui di lokasi pembangunan mengungkapkan kekecewaannya atas proyek yang terkesan mangkrak ini. "Proyek ini dimulai tahun 2022 dengan anggaran 1,45M tapi tidak selesai. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2023 dengan anggaran hampir 1M, tapi tetap tidak selesai. Konsepnya membingungkan dan profesionalitasnya patut dipertanyakan," ujar salah satu warga.
"Entah perlu berapa kali anggaran lagi hingga fasilitas ini bisa fungsional. Mudah-mudahan tidak sampai anggaran yang ke-7 atau ke-8 kali," imbuhnya sambil tertawa getir.
Penelusuran awak media menunjukkan bahwa keluhan warga tersebut memang benar adanya. Di saat anggaran selalu dikatakan terbatas, justru banyak ditemui pembangunan yang kurang mendesak atau kurang manfaat.
"Masih banyak hal lain yang jauh lebih manfaat dan seharusnya bisa lebih diprioritaskan," kata sumber lainnya. "Apakah untuk pembangunan yang bisa dikatakan kecil dan sederhana seperti itu harus memerlukan waktu yang sangat panjang? Bagaimana kami masyarakat bisa yakin dengan pembangunan yang lebih besar lagi kalau seperti ini realitanya?"
"Padahal itu satu lokasi saja dengan kantor Pemkab dan DPRD yang seharusnya jauh lebih mudah pengawasannya. Apalagi pembangunan yang lokasinya jauh, tentu kita tidak bisa berharap banyak juga," tutupnya dengan nada kecewa.
Proyek pembangunan RTH yang mangkrak ini menjadi contoh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait proyek ini dan memastikan agar pembangunannya dapat segera diselesaikan.
SM
">
Sebuah proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Pramuka yang mangkrak
Penamedia.news-sampit.jum'at 5/04/2024. Sebuah proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Pramuka, tepat di belakang kantor Pemkab dan DPRD Kotim, menuai kebingungan publik. Proyek yang dimulai sejak tahun 2022 ini masih belum selesai, meskipun telah menghabiskan anggaran 1,45M di tahun 2022 dan hampir 1M di tahun 2023.
Masyarakat yang ditemui di lokasi pembangunan mengungkapkan kekecewaannya atas proyek yang terkesan mangkrak ini. "Proyek ini dimulai tahun 2022 dengan anggaran 1,45M tapi tidak selesai. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2023 dengan anggaran hampir 1M, tapi tetap tidak selesai. Konsepnya membingungkan dan profesionalitasnya patut dipertanyakan," ujar salah satu warga.
"Entah perlu berapa kali anggaran lagi hingga fasilitas ini bisa fungsional. Mudah-mudahan tidak sampai anggaran yang ke-7 atau ke-8 kali," imbuhnya sambil tertawa getir.
Penelusuran awak media menunjukkan bahwa keluhan warga tersebut memang benar adanya. Di saat anggaran selalu dikatakan terbatas, justru banyak ditemui pembangunan yang kurang mendesak atau kurang manfaat.
"Masih banyak hal lain yang jauh lebih manfaat dan seharusnya bisa lebih diprioritaskan," kata sumber lainnya. "Apakah untuk pembangunan yang bisa dikatakan kecil dan sederhana seperti itu harus memerlukan waktu yang sangat panjang? Bagaimana kami masyarakat bisa yakin dengan pembangunan yang lebih besar lagi kalau seperti ini realitanya?"
"Padahal itu satu lokasi saja dengan kantor Pemkab dan DPRD yang seharusnya jauh lebih mudah pengawasannya. Apalagi pembangunan yang lokasinya jauh, tentu kita tidak bisa berharap banyak juga," tutupnya dengan nada kecewa.
Proyek pembangunan RTH yang mangkrak ini menjadi contoh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait proyek ini dan memastikan agar pembangunannya dapat segera diselesaikan.
SM
