Penamedia.news- Sampit.Jum'at 13/10/2023. Komnas HAM telah mengirim timnya ke Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melakukan penyelidikan setelah terjadinya bentrokan antara warga lokal,Di perusahaan kelapa sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP), dengan aparat kepolisian pada tanggal (7/10/2023).

Insiden ini mengakibatkan tiga warga terluka oleh tembakan, dengan dua di antaranya mengalami luka serius, dan satu orang meninggal dunia. Selain itu, 20 warga juga sempat ditahan  oleh pihak kepolisian di polres kotim.

Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Di lansir dari laman CNN Indonesia. mengonfirmasi bahwa tim mereka tiba di Desa Bangkal pada hari Rabu (10/11/2023) dan telah mengumpulkan informasi dan fakta penting.

Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan untuk memperoleh informasi, fakta maupun data atas peristiwa tersebut, kata Uli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/10).

Namun demikian, Uli tidak membeberkan temuan itu secara detail. Ia hanya menyampaikan Komnas HAM telah memeriksa tujuh orang warga yang menjadi saksi mata bentrokan tersebut.

Untuk mengetahui kronologi terjadinya peristiwa kekerasan di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah,ujarnya

Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari perwakilan hukum warga Desa Bangkal. Mereka menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga korban yang tewas akibat tembakan dari aparat keamanan.

Komnas HAM tetap komitmen untuk mendorong semua pihak untuk memprioritaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tindakan dan pembuatan kebijakan mereka,tegas Uli.

Sebelumnya, organisasi sipil seperti Save Our Borneo, Sawit Watch, dan Satya Bumi telah mendesak Komnas HAM RI untuk membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki konflik terbaru di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah pada akhir pekan sebelumnya.

Dalam perkembangan terbaru, satu warga dilaporkan tewas akibat luka tembakan dari pihak Kepolisian.

Dalam pernyataan resmi mereka, Save Our Borneo dan lainnya mendesak Komnas HAM RI untuk merespons kasus ini dengan membentuk tim pencari fakta untuk konflik yang sedang berlangsung.

Selain itu, mereka juga meminta kepada aparat keamanan untuk menghindari penggunaan kekerasan dan memprioritaskan dialog yang adil dan setara.

 Mereka juga mendesak semua pihak untuk bersikap tenang guna mencegah korban lebih lanjut dan eskalasi kekerasan.

Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus memantau secara serius pelaksanaan janji plasma, mengingat janji-janji tersebut kerap tidak terpenuhi di berbagai daerah.
Redaksi-ZR.